JAKARTA — Pengembangan Blok Masela di Laut Arafura bakal menggeser peta geopolitik dan energi global. Sebab dengan cadangan gas raksasa ini dengab sendirinya akan mengalihkan pusat perhatian dan hub energi dunia ke kawasan Laut Arafura.
Demikian Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Menurut Engelina, kalau benar Blok Masela dijadwalkan beroperasi penuh pada 2029, maka akan menghadirkan sebuah episentrum ekonomi baru di kawasan pivot area yang menghubungkan tiga titik strategis: Laut Arafura (Blok Masela), Laut Timor (Darwin, Australia), dan kawasan Pasifik Selatan (ladang LNG di Papua Nugini).
Situasi ini tak terhindarkan, karena adanya peta potensi gas di kawasan ini dengan angka yang sangat besar di Blok Masela (Indonesia) sekitar 18,54 Triliun Kaki Kubik (TCF), Blok Ichthys (Australia) sekitar 12,8 TCF, Blok Greater Sunrise (Timor Leste/Australia) sekitar 8,35 TCF, Blok Barossa (Australia) sekitar 5,1 TCF Blok Bayu Undan sekitar 3,4 TCF (status tidak aktif).
Engelina mengingatkan, meski Blok Masela memiliki kandungan cadangan gas terbesar di kawasan ini, tapi sebenarnya ancaman nyata mengintai jika Indonesia tidak sigap mengambil langkah strategis. Sebab, Kota Darwin di Australia jauh lebih siap dan matang untuk mengambil peran sebagai hub LNG di kawasan strategis ini.
”Kalau kita gagal membangun ekosistem hilirisasi petrokimia yang kuat di sekitar Laut Arafura, maka kita akan menyaksikan Australia merebut status sebagai episentrum energi. Akibatnya, Blok Masela hanya akan melahirkan wilayah atau kota baru enclave. Semua ini belum terjadi, tapi akan terlihat seiring, kalau Indonesia tidak memiliki roadmap mengenai hilirisasi di Maluku,” kata Engelina.
KEK Berbasis Energi
Menurut Engelina, salah satu yang bisa dilakukan dengan mengembangkan
KEK berbasis energi yang terintegrasi di Wilayah Maluku. Hal ini, katanya, bisa mencegah Maluku hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Keberadaan KEK Energi dan Industri ini bisa menjadi pilihan langkah ekonomi yang strategis. Misalnya, peran terintegrasi antar-kabupaten di Maluku untuk menyokong keberadaan KEK Energi Masela dengan menjadikan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebagai pusat atau jangkar KEK.
Kemudian, Maluku Barat Daya (MBD) didesain sebagai sabuk logistik dan energi terdekat. Maluku Tenggara dapat memainkan peran sebagai hub maritim dan transportasi udara.
Kepulauan Aru berperan sebagai penyokong rantai pasok maritim sesuai dengan kekuatannya sebagai salah satu sumber ikan terbesar di Indonesia.
Selain itu, jelas Engelina, potensi sumber daya di Pulau Seram Timur dan Maluku Tengah seperti minyak dan gas Bula/Non-Bula, blok Binaya, hingga potensi blue cobalt di TNS dan deep-sea mining (logam tanah jarang) perlu diintegrasikan ke dalam peta jalan kekhususan ekonomi Maluku secara menyeluruh.
Berkaitan dengan ini, Engelina mengingatkan mengenai konteks historis yang juga menjadi warning. Maluku dengan kekayaan gas saat ini merupakan sebuah fenomena dimana sejarah selalu berulang. Kalau pada era VOC (1602–1799) Maluku menjadi episentrum perdagangan rempah-rempah dunia, kini Maluku kembali berpeluang menjadi pusat gravitasi energi global.
Tapi, era ini hanya mewariskan kolonialisme. Untuk itu, keberadaan natural resources tidak boleh meniru bentuk kolonial dalam wajah baru. “Makanya ketika Presiden Prabowo bicara londo ireng, saya harap semua elit nasional tidak memainkan peran londo ireng di Blok Masela. Londo ireng asli tidak melekat di masyarakat sipil atau rakyat, tapi ada dalam sistem kekuasaan, termasuk bisa saja ada di sekitar istana,” tegas Engelina.
Warning sejarah lain, jelas Engelina, perlu cermat untuk tidak mengulangi kesalahan dalam merancang konsep kedaulatan energi nasional seperti pada era 1970-an di sekitar Selat Malaka. Kala itu, tutur Engelina, wacana pembangunan poros energi yang menghubungkan Kilang Dumai, Kilang Sungai Pakning, Refinery Pulau Sambu, dan Kota Batam gagal dieksekusi secara terpadu.
Hal ini, jelas Engelina, menyebabkan kilang minyak justru banyak dibangun di Singapura, sehingga dampaknya dirasakan sampai saat ini ketika Indonesia harus tergantung kepada negara tanpa minyak untuk membeli atau mengimpor minyak.
Dari pengalaman ini, katanya, kehadiran KEK Energi di Maluku diharapkan menjadi batu pijakan bagi poros petrokimia regional yang mampu berkolaborasi secara seimbang dengan kawasan LNG Laut Timor (Timor Leste) dan Papua Nugini.
Engelina menjelaska, KEK dengan klaster industri berbasis gas ini sangat relevan sehingga ada pergeseran dari ekstraksi LNG untuk ekspor menjadi klaster industri berbasis gas. “Ini akan menjadi harapan untuk mengubah resource curse menjadi resource untuk industrialisasi. Untuk itu, sejak awal harus ada porsi gas untuk ekspor, petrokimia, pembangkit listrik dan industri turunan,” katanya.
Untuk itu, kata Engelina, dibutuhkan satu konsep visioner dari para eksekutif dan legislator (pusat dan daerah) dari Maluku sehingga mampu melihat Maluku, paling tidak 30 tahun ke depan. Intinya, jelas Engelina,
bagaimana menjadikan Masela sebagai gas hub, sehingga mendorong pergeseran atau memindahkan titik berat pembangunan dari sekadar ekstraksi komoditas menjadi industrialisasi berbasis sumber daya lokal.
“Tanpa perubahan paradigma ini, saya khawatir kita hanya mengulang sejarah yang menjadikan Maluku sebagai korban dari kekayaan alamnya sendiri. Semoga ini tidak terjadi dan memang tidak boleh,” katanya.(den)
