Bali Tribune / PASANG LPJ – Petugas Dishub dan PLN tampak memasang lampu penerangan jalan di wilayah Badung.
balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Badung I Made Gede Wiryantara Adi Susandi menyampaikan hal itu dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Badung di Gedung DPRD Badung, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini jumlah LPJ yang terpasang di jalan kabupaten mencapai 9.296 unit, sementara kebutuhan ideal mencapai lebih dari 23.000 unit. Selain itu, terdapat 976 unit LPJ di jalan provinsi, 2.481 unit di jalan nasional, dan 13.191 unit di jalan lingkungan."Dari hasil evaluasi, masih terdapat kekurangan sekitar 15 ribu unit LPJ khususnya di jalan kabupaten, "ujarnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya tingkat kerusakan LPJ yang ada, yang mencapai lebih dari 1.200 unit. Sejumlah kendala teknis yang ditemukan di lapangan antara lain lampu mati akibat gangguan jaringan atau korsleting, kerusakan timer sehingga waktu penyalaan tidak sinkron, serta gangguan pada panel MCP di beberapa ruas jalan. "Jadi, selain kurang yang rusak juga banyak," katanya.
Wiryantara yang juga menjabat Sekretaris Dishub Badung ini menambahkan, keterbatasan personel menjadi salah satu hambatan dalam penanganan. Saat ini, Dishub Badung hanya memiliki 24 petugas lapangan yang terbagi dalam delapan tim untuk melayani enam kecamatan. "Kami cuma punya 24 petugas lapangan, jadi mereka dibagi delapan tim. Satu tim itu tiga orang," jelasnya.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Dishub Badung merencanakan penggunaan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini dinilai sebagai solusi percepatan mengingat kebutuhan anggaran untuk pemenuhan LPJ mencapai sekitar Rp350 miliar.
"Melalui KPBU, pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan dan pemeliharaan LPJ secara berkelanjutan tanpa membebani APBD secara langsung di awal," katanya.
