17 hours ago
6
Kendaripos.co.id -- Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Perikanan mengambil langkah proaktif dengan menjemput langsung sejumlah program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan pemberdayaan nelayan.
Dalam kunjungan kerja ke Jakarta, jajaran Dinas Perikanan bersama perwakilan DPRD Kota Baubau bertemu dengan tiga direktur di lingkungan KKP untuk membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pengusulan Kampung Nelayan, pengelolaan blue carbon, hingga penataan ruang laut.
Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau, Yuli Widiarti, ST, M.Si, dalam keterangan persnya, Rabu malam (11/2/2026), menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi mengusulkan tiga lokasi baru sebagai calon Kampung Nelayan, yakni Kelurahan Bone-Bone, Lowu-Lowu, dan Sulaa. Usulan ini melengkapi Kelurahan Lakologou yang telah diajukan pada 2025.
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (PPN) KKP, Mahrus, S.St.Pi., M.Si. Dalam kesempatan itu, Direktur PPN mengapresiasi langkah Pemkot Baubau, namun menekankan pentingnya ketahanan infrastruktur, terutama karena wilayah Sulaa dan Lowu-Lowu berada di atas perairan.
Ia menyarankan penggunaan konstruksi tiang pancang demi menjamin keamanan jangka panjang. Dinas Perikanan pun diminta segera melengkapi data teknis dan desain pembangunan paling lambat 28 Februari 2026 agar usulan dapat segera diproses di tingkat pusat.
Selain itu, Dinas Perikanan juga bertemu Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dr. Ahmad Aris, S.P., M.Si, dengan fokus pembahasan pada pengelolaan hutan mangrove di Lakologou. Pemkot Baubau didorong untuk segera melakukan sertifikasi lahan mangrove sebagai payung hukum pengelolaan berkelanjutan.
Langkah tersebut membuka peluang bagi Baubau untuk masuk dalam skema perdagangan karbon biru (blue carbon). Potensi nilai ekonomi dari serapan karbon di kawasan mangrove diperkirakan mencapai Rp4 juta per hektare per tahun. Selain itu, kawasan tersebut juga diproyeksikan menjadi destinasi ekowisata melalui pembangunan jalur tracking mangrove yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.
