11 hours ago
7
Kendaripos.co.id — Bupati Buton Tengah (Buteng) Azhari membantah keras tudingan adanya “dana siluman” dalam APBD Buteng 2025 untuk pembangunan dapur, selasar hingga ruang makan Sekolah Rakyat. Ia menyebut isu tersebut tidak berdasar dan terpatahkan oleh fakta di lapangan.
Penegasan itu ia sampaikan saat meninjau langsung bangunan dapur, ruang makan dan selasar sekolah yang kini telah berdiri dan telah difungsikan melayani siswa. Bangunan tersebut, kata Azhari, merupakan bukti konkret bahwa anggaran digunakan untuk kegiatan nyata. Karena itu, ia menilai narasi dana siluman tidak hanya keliru, tetapi berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan tujuan program pendidikan bagi masyarakat menengah kebawah.
“Dua minggu lalu, saat saya ke Jakarta selalu dikabarkan ada dana siluman di APBD Buteng 2025. Kalau disebut siluman itu sesuatu yang tidak ada, tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang. Tapi ini bisa dilihat, dipakai dan dirasakan manfaatnya. Jadi kalau disebut siluman, itu tidak relevan,” tegas Azhari, Kamis (12/2).
Ia menegaskan pembangunan fasilitas tersebut merupakan syarat mutlak agar Buton Tengah memperoleh program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat tahun 2025. Tanpa dapur dan ruang makan, daerah dinilai tidak siap menjalankan sekolah berasrama bagi anak keluarga kurang mampu.
“Kalau dapur ini tidak ada, maka kita tidak akan bisa dapat bantuan program sekolah rakyat untuk Buton Tengah tahun 2025. Tahun ini pusat membangun dengan anggaran di atas Rp250 miliar. Dalam kondisi daerah kesulitan anggaran, harusnya kita syukuri ada anggaran pusat masuk ke daerah,” katanya.
Azhari mengungkapkan, awalnya pemerintah daerah berencana memakai gedung milik kampus sesuai kesepakatan dengan Rektor USN. Namun setelah ditinjau secara teknis, bangunan tersebut tidak layak dijadikan dapur maupun ruang makan karena fungsi awalnya sebagai ruang kuliah.
“Perjanjian saya dengan rektor USN, gedungnya bisa dipakai. Tapi bukan untuk tempat makan apalagi dapur. Tidak layak gedung kuliah dipakai dapur. Arahan awal Kementerian Sosial ini akan dibangun pusat, tapi dalam perjalanan Kementrian PUPR tidak bisa bangun gedung baru, hanya rehabilitasi. Termasuk pengadaan tempat tidur, lemari dan ruang belajar. Sehingga dapur dan ruang makan harus dibangun oleh Pemda,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemda telah menyiapkan Rp1 miliar dalam APBD Peralihan 2025. Namun, anggaran tersebut tidak dapat digunakan karena tidak sesuai nomenklatur kegiatan, sementara waktu penerimaan siswa tidak memungkinkan menunggu perubahan anggaran.
“Menunggu perubahan anggaran Oktober tidak mungkin, karena Juli akhir siswa sudah harus masuk. Maka kebijakan kita pakai dana BTT. Salah satu pasal BTT menyatakan bisa digunakan keadaan mendesak. Menurut saya, pembukaan sekolah rakyat termasuk kategori mendesak,” jelasnya.
Menurutnya, program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis mengingat kondisi pendidikan Buteng masih tertinggal dan banyak anak belum menikmati akses pendidikan layak. Program ini diproyeksikan menjadi intervensi langsung memutus rantai kemiskinan.
“Buteng punya banyak anak tidak sekolah. IPM kita termasuk terendah, bukan hanya di Sultra, tapi di Sulawesi darurat keterbelakangan. Jadi harus kita diterobos dan salah satu yang kami lakukan adalah menghadirkan sekolah rakyat. Saat ini sekolah rakyat telah menampung 150 siswa. Tahun depan ditargetkan menerima 1.080 siswa jenjang SD, SMP dan SMA terpadu. Ini manfaat nyata kehadiran sekolah rakyat di Buton Tengah,” ucapnya.
Terkait rencana DPRD Buton Tengah membentuk panitia khusus (Pansus), Azhari mengaku tidak keberatan dan siap membuka seluruh dokumen penggunaan anggaran. Namun, menunggu pemeriksaan BPK dan Inspektorat usai. Ia juga menilai pengawasan justru memperkuat transparansi pemerintahan.
“Ini bukan hal yang perlu diperdebatkan. Apabila DPRD ingin melakukan pansus, seharusnya menunggu pemeriksaan BPK dan Inspektorat selesai. Tetapi, saya mengapresiasi karena itu bagian dari dukungan DPRD Buton Tengah untuk transparansi anggaran,” ujarnya.
