SHNet, Labuan Bajo– Kementerian Pariwisata RI bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo kembali berjalan normal pascagempa bumi yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026. Pemantauan dan pendataan dampak di wilayah Floratama terus berlangsung untuk memastikan keselamatan wisatawan, mengidentifikasi kondisi destinasi dan fasilitas pariwisata, serta menyalurkan informasi yang cepat dan akurat kepada wisatawan maupun pelaku usaha.
Pemantauan dilakukan bersama pemerintah daerah, pengelola destinasi, pelaku usaha pariwisata, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo, pengelola bandar udara, serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini merupakan bagian dari respons sektor pariwisata dalam mendukung penanganan pascabencana yang dikoordinasikan pemerintah pusat dan daerah bersama BNPB.
Berdasarkan pembaruan data per 16 Agustus 2026 pukul 19.00 WITA, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo berjalan normal, lancar, dan kondusif, termasuk di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Pada hari yang sama, KSOP Kelas III Labuan Bajo mencatat 308 kapal wisata berangkat dengan 3.651 penumpang, terdiri atas 2.840 wisatawan mancanegara dan 811 wisatawan nusantara.
Akses menuju Taman Nasional Komodo kembali dibuka setelah KSOP Labuan Bajo mengizinkan aktivitas pelayaran. Kunjungan pada 16 Agustus 2026 tercatat sekitar 1.381 wisatawan di Padar Selatan, 328 di Loh Liang Pulau Komodo, 277 di Loh Buaya Pulau Rinca, dan 54 di Gili Lawa. Seluruh wisatawan telah kembali ke Labuan Bajo dan terpantau beraktivitas normal di Waterfront Marina.
Andhy MT Marpaung, Plt Direktur Utama BPOLBF menegaskan, koordinasi cepat multipihak menjadi kunci percepatan pemulihan aktivitas di destinasi.
“Pulihnya aktivitas pelayaran dan kunjungan ke Taman Nasional Komodo dalam waktu singkat tidak terjadi dengan sendirinya. Ini hasil koordinasi cepat antara KSOP Labuan Bajo, pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kami mengapresiasi kesigapan seluruh pihak,” demikian disampaikan Andhy.
Sementara itu, Bandara Komodo Labuan Bajo tetap beroperasi dengan mayoritas penerbangan berjalan sesuai jadwal. Pembatalan masih terjadi pada sejumlah rute menuju bandara di wilayah NTT yang terdampak langsung, terutama Bandara Haji Hasan Aroeboesman, Ende. BPOLBF terus memantau operasional transportasi udara dan laut untuk menjaga konektivitas wisatawan.
Identifikasi Dampak pada Fasilitas Pariwisata
Kabupaten Manggarai Barat. Sejumlah akomodasi terdampak dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari retakan ringan hingga kerusakan plafon, fasad, dan fasilitas tertentu. Akomodasi yang mengalami kerusakan hingga struktur bangunan ditutup sementara, dan tamunya telah dipindahkan pihak hotel ke akomodasi lain yang tidak terdampak. Satu tamu mengalami cedera dan telah memperoleh penanganan medis. Pada sektor kuliner, dua restoran teridentifikasi rusak ringan, sementara restoran di kawasan Gorontalo, Puncak Waringin, dan Waecicu tidak mengalami kerusakan signifikan dan beroperasi normal.
Pada daya tarik wisata, kerusakan tercatat pada landmark sign Loh Liang Komodo, kerusakan minor di Puncak Waringin, serta keretakan dinding gedung TIC Ngalor Kalo. Goa Rangko dan Batu Cermin tidak mengalami kerusakan; Goa Rangko masih ditutup sementara, sedangkan Batu Cermin telah dibuka kembali dan menerima 132 kunjungan pada 16 Agustus 2026.
Kabupaten Manggarai Lima destinasi ditutup sementara sebagai langkah kehati-hatian di tengah gempa susulan yang masih berlangsung, yaitu Wae Rebo, Nuca Molas, Kampung Todo, Ruteng Pu’u, dan Liang Bua.
Kabupaten Ngada. Dampak teridentifikasi pada Air Panas Mengeruda yang mengalami kekeruhan, Pantai Watulajar dengan kerusakan pada beberapa fasilitas, serta Taman Wisata Rohani Maria Ratu Semesta Alam Wolowio, Beiposo, yang mengalami rekahan permukaan tanah hingga berdampak pada altar. Pendataan tingkat kerusakan masih berlangsung.
Kabupaten Ende. Longsor terjadi pada dinding Kawah 1 dan Kawah 2 Danau Kelimutu. Pengunjung dievakuasi saat gempa terjadi dan kunjungan ke Taman Nasional Kelimutu ditutup sementara hingga kondisi dinilai aman. Seluruh petugas dilaporkan dalam kondisi aman.
Kabupaten Sikka. Ruang tunggu Pelabuhan Laurens Say Maumere, yang merupakan bangunan berlantai dua ambruk total. Pendataan kondisi destinasi, hotel, dan infrastruktur pariwisata lainnya masih berlangsung dengan kendala keterbatasan jaringan komunikasi.
Kabupaten Nagekeo. Di wilayah yang menjadi episentrum gempa ini, pendataan masih terkendala komunikasi. Informasi awal menyebutkan Hotel Pepita Mbay mengalami kerusakan parah dan sejumlah fasilitas publik terdampak. Kondisi tersebut masih membutuhkan verifikasi lanjutan oleh tim di lapangan.
Keselamatan Wisatawan Menjadi Prioritas
Andhy juga menegaskan bahwa keselamatan wisatawan menjadi pertimbangan pertama dalam setiap keputusan pembukaan maupun penutupan destinasi.
“Pertama-tama, kami berduka atas jatuhnya korban. Hal mendasar yang menjadi catatan untuk sektor pariwisata sendiri adalah: tidak ada destinasi yang dibuka sebelum dinyatakan aman. Penutupan sementara adalah langkah mitigasi, bukan penghentian aktivitas pariwisata,” tegas Andhy.
Informasi mengenai kondisi destinasi, akomodasi, aksesibilitas, transportasi, dan fasilitas pendukung terus dihimpun dan diperbarui berdasarkan perkembangan di lapangan. BPOLBF mengimbau wisatawan dan pelaku usaha pariwisata mengikuti informasi resmi dari pemerintah, pengelola destinasi, BMKG, BNPB, serta pihak berwenang lainnya, khususnya terkait potensi gempa susulan dan perubahan kondisi aksesibilitas.
Untuk memperoleh informasi kondisi destinasi dan aktivitas pariwisata di Floratama, wisatawan dan pemangku kepentingan dapat menghubungi narahubung BPOLBF melalui WhatsApp/Hotline 0811-3879-4555.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi NTT melalui Keputusan Gubernur Nomor 305/KEP/HK/2026, berlaku 14 hari terhitung 15–28 Agustus 2026.
Hingga Minggu (16/8), BNPB mencatat 53 korban meninggal dunia, dengan sebaran di Kabupaten Manggarai (25 orang), Manggarai Timur (20 orang), Sikka (4 orang), Ende (2 orang), Manggarai Barat (1 orang), dan Nagekeo (1 orang). Gempa juga mengakibatkan korban luka-luka, kerusakan rumah warga dan fasilitas publik, serta memaksa masyarakat di sejumlah wilayah mengungsi.
Pada Sabtu (15/8) malam, Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan 50.000 paket sembako ke wilayah terdampak di Pulau Flores. Bantuan dibawa langsung oleh Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Kepala BNPB, dan Menteri PU beserta perwakilan PLN, Telkom, dan Pertamina, serta Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial, yang kemudian menggelar rapat koordinasi penanganan kebencanaan pada Minggu (16/8) pagi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo. BNPB juga menggerakkan bantuan logistik dan peralatan penanganan darurat melalui jalur darat, laut, dan udara untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses.
BPOLBF terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan agar penanganan sektor kepariwisataan mencakup tidak hanya destinasi, tetapi juga wisatawan, akomodasi, restoran, transportasi, akses jalan, bandar udara, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Andhy juga menjelaskan, bahwa proses pendataan destinasi di wilayah Floratama akan terus diperbarui untuk memetakan dampak kebencanaan.
“Masa tanggap darurat masih berjalan hingga 28 Agustus, dan pendataan di beberapa wilayah masih terkendala jaringan komunikasi. Kami tidak akan berhenti pada laporan hari ini. BPOLBF akan terus memperbarui informasi sampai kondisi seluruh wilayah Floratama benar-benar terpetakan,” Jelas Andhy.
BPOLBF mengajak seluruh pelaku pariwisata untuk mengutamakan keselamatan, melakukan asesmen terhadap fasilitas masing-masing, memastikan wisatawan memperoleh informasi yang benar, serta segera melaporkan kondisi atau kebutuhan yang memerlukan koordinasi lanjutan. BPOLBF juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah, tenaga medis, pelaku usaha, pengelola destinasi, masyarakat, serta pihak-pihak yang terus memberikan dukungan bagi wisatawan dan masyarakat terdampak.
Hingga 16 Agustus 2026, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur masih dalam proses pendataan karena keterbatasan jaringan komunikasi. BPOLBF akan memperbarui informasi secara berkala berdasarkan hasil verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. (Stevani Elisabeth)
