Oleh: Felia Agni Lestari
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada awal Maret 2026 kembali menempatkan publik pada situasi yang sensitif terhadap isu energi. Penyesuaian harga yang dilakukan terhadap beberapa jenis BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan Dexlite sebenarnya merupakan bagian dari dinamika kebijakan energi yang lazim (Hidayat, 2026).
Namun, situasi ini berubah menjadi perhatian luas ketika muncul informasi bahwa stok cadangan BBM nasional hanya cukup untuk sekitar 20 hari (BBC News Indonesia, 2026). Informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui media massa dan media sosial, tanpa diiringi pemahaman yang utuh mengenai konteksnya.
Dalam waktu singkat, publik mulai membangun persepsi bahwa Indonesia sedang berada dalam ancaman kelangkaan energi. Kekhawatiran ini kemudian memicu reaksi nyata di lapangan, berupa panic buying di sejumlah SPBU yang justru memperkeruh kondisi distribusi BBM (Bhayangkara, 2026).
Situasi ini memperlihatkan bagaimana sebuah isu dapat berkembang dengan cepat ketika informasi yang beredar tidak dipahami secara komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Prayudi (2016), sebuah isu dapat muncul karena adanya kesenjangan antara aktivitas perusahaan dengan harapan publik.
Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul di benak publik sangat sederhana namun krusial: apakah BBM akan habis? Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi bahwa stok operasional 20 hari merupakan standar dalam sistem distribusi energi, bukan indikator bahwa pasokan BBM akan habis (BBC News Indonesia, 2026).
Namun demikian, klarifikasi tersebut hadir setelah persepsi publik terlanjur terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dinamika informasi modern, kecepatan penyebaran pesan seringkali melampaui kecepatan klarifikasi.
Kondisi ini sejalan dengan pandangan Regester dan Larkin (2005) yang menyebutkan bahwa isu merupakan pemikiran yang memiliki dampak potensial terhadap organisasi maupun publik, serta menjadi bentuk reaksi dari kedua belah pihak tersebut.
Dalam kasus ini, reaksi publik terlihat jelas melalui meningkatnya kekhawatiran dan perilaku konsumtif yang tidak biasa. Jika ditarik lebih jauh, situasi ini juga memperlihatkan karakteristik awal dari sebuah krisis. Kriyantono (2012) mendefinisikan krisis sebagai situasi yang tidak stabil dengan kemungkinan menghasilkan dampak yang tidak diinginkan.
Sementara itu, menurut Rhenald Kasali (2017), krisis merupakan situasi dalam suatu peristiwa yang dapat membawa permasalahan ke arah yang menjadi lebih baik atau justru lebih buruk. Dalam kasus BBM ini, arah perkembangan situasi sangat bergantung pada bagaimana isu tersebut dipahami dan dikelola.
Coombs (2010) dalam pendapatnya menegaskan bahwa krisis tidak hanya berkaitan dengan peristiwa nyata, tapi juga “persepsi terhadap peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang mengancam harapan penting para pemangku kepentingan.”
Pernyataan ini menjadi relevan ketika melihat bagaimana informasi mengenai stok BBM, yang sebenarnya bersifat teknis, justru dimaknai sebagai ancaman oleh masyarakat luas. Dengan demikian, kasus kenaikan BBM non-subsidi yang diiringi dengan isu keterbatasan stok nasional tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan ekonomi.
Hal ini merupakan gambaran nyata bagaimana sebuah isu dapat terbentuk, berkembang, dan mempengaruhi perilaku publik dalam waktu singkat. Ketika informasi tidak tersampaikan secara utuh, ruang interpretasi akan terbuka lebar, dan di situlah potensi eskalasi menuju krisis mulai terbentuk.
Kenaikan BBM non-subsidi dan narasi stok 20 hari menjadi contoh nyata bagaimana publik tidak hanya merespons fakta, tapi juga interpretasi atas fakta tersebut. Ketika ruang interpretasi dibiarkan terbuka tanpa arah yang jelas, maka kepanikan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Di titik ini, persoalannya tidak lagi sekadar tentang energi, tapi tentang bagaimana kepercayaan publik dibangun dan dijaga. Sebab dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kejelasan informasi bukan hanya kebutuhan melainkan penentu stabilitas itu sendiri. (**)
