Bali Tribune / Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja.
balitribune.co.id | Denpasar - Inflasi di Provinsi Bali pada Februari 2025 tercatat mengalami deflasi sebesar -0,57% secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mengalami deflasi sebesar -0,02% (mtm). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi Bali menurun menjadi 1,21% dari 2,41% pada Januari 2025.
Meski secara umum inflasi tetap terkendali, kenaikan harga beberapa komoditas pangan menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) menjadi perhatian.
"Untuk mengantisipasi lonjakan harga selama Ramadan dan Nyepi, pemerintah daerah mengintensifkan Gerakan Pasar Murah (GPM) serta memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok," ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam siaran persnya, Selasa (4/3/2025)
Erwin mengutarakan, seluruh wilayah yang dihitung dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi bulanan. Kabupaten Tabanan mencatat deflasi tertinggi sebesar -1,05% (mtm) dengan inflasi tahunan 1,23% (yoy), diikuti Kabupaten Badung dengan deflasi -0,89% (mtm) dan inflasi tahunan 0,98% (yoy). Sementara itu, Singaraja mengalami deflasi -0,81% (mtm) dengan inflasi tahunan 0,27% (yoy), sedangkan Kota Denpasar mencatat deflasi -0,13% (mtm) dengan inflasi tahunan tertinggi sebesar 1,70% (yoy).
"Deflasi Februari 2025 di Bali terutama disebabkan oleh penurunan harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, serta kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau," ungkapnya.
Sedangkan Faktor utama pemicu deflasi adalah diskon tarif listrik pascabayar untuk pemakaian Januari 2025 yang masih tercatat pada Februari. Selain itu, panen komoditas hortikultura seperti bawang merah dan cabai rawit turut menekan harga.
Di sisi lain, deflasi tertahan oleh kenaikan harga beberapa komoditas, seperti BBM, pepes, wortel, daging babi, iuran pembuangan sampah, dan bahan bakar rumah tangga.
"Kenaikan harga daging babi didorong oleh meningkatnya permintaan dari luar Bali akibat wabah penyakit ternak di daerah lain, sementara kenaikan harga bensin dipicu oleh naiknya harga Pertamax," katanya.
Sementara itu, menjelang rangkaian HBKN, seperti Ramadan, Nyepi, dan Idulfitri, terdapat potensi peningkatan permintaan barang dan jasa yang dapat mendorong inflasi. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai meliputi kenaikan harga daging dan telur ayam ras akibat tren peningkatan harga global jagung sejak Juli 2024, yang berdampak pada biaya pakan ternak.
"Selain itu, harga emas perhiasan dan minyak goreng juga berpotensi naik seiring kenaikan harga emas global dan Crude Palm Oil (CPO)," tandasnya.
Untuk memitigasi risiko inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan.
Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain: Meningkatkan produktivitas pertanian melalui regulasi perlindungan lahan pangan, penguatan pengairan, penggunaan benih unggul, serta hilirisasi produk pertanian. Mengoptimalkan rantai pasok pangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Perusahaan Daerah (Perumda) Pangan, dan koperasi, serta memperkuat kerja sama antara petani, penggilingan, dan sektor Horeka (hotel, restoran, dan kafe). Mengimplementasikan strategi 4K pengendalian inflasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
"Selain langkah-langkah tersebut, partisipasi masyarakat dalam menerapkan pola belanja yang bijak juga sangat diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok yang dapat memicu kenaikan harga. Dengan berbagai upaya tersebut, Bank Indonesia optimis inflasi di Bali akan tetap terjaga dalam kisaran target nasional sebesar 2,5% ±1% pada tahun 2025," imbuhnya.
Kendati inflasi Bali pada Februari 2025 masih terkendali dengan tren deflasi, potensi kenaikan harga menjelang HBKN tetap harus diantisipasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BI, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan guna memastikan inflasi tetap dalam batas yang terkendali.
