Bali Tribune / SEKDA - Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila
balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.
Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.
Seperti ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, surat edaran Mendagri tetap menjadi rujukan utama pelaksanaan WFH di lingkungan Pemkab Tabanan.
Meski pola kerja berubah, sambungnya, para pejabat struktural, baik eselon II dan III, tetap diwajibkan ngantor seperti biasa untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas di tiap perangkat daerah seperti dinas/badan berjalan normal. "Pejabat-pejabat eselon II dan III kan tetap ngantor seperti biasa," ujar Susila pada Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, yang membedakan suasana kerja selama diterapkannya WFH adalah sebagian pegawai tetap melaksanakan kegiatan rutinnya sesuai jam tugas setiap Jumat dari rumah. "Walaupun WFH, pegawai kan sebetulnya tetap bertugas dari rumah," imbuhnya.
Ia menegaskan, pelaksanaan tugas selama masa WFH ini bersifat dinamis dan situasional sesuai kondisi di lapangan. Jika terdapat kebutuhan tertentu sehingga mengharuskan adanya kegiatan di tengah masyarakat, seperti gotong royong atau pembersihan lingkungan, para pegawai tetap akan dikerahkan untuk turun langsung. "Yang jelas pelayanan publik harus tetap jalan. Itu yang prioritas," tegasnya.
Untuk melihat efektivitas dan sejauh mana efisiensi bisa diterapkan lewat pola WFH, pihaknya akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi sesuai surat edaran Mendagri. Ia menyebutkan, surat edaran Mendagri itu juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil evaluasi selama dua bulan pertama penerapan sistem kerja dari rumah ini.
Hasil evaluasi itu nantinya akan memuat tinjauan ulang daei sisi produktivitas pegawai selama penerapan WFH. Dan, yang paling utama, sambung Susila, efisiensi atau penghematan yang bisa tercapai selama kebijakan WFH diterapkan. "Sebulan ini kami harus laporkan berapa sih efisiensinya," pungkasnya.
