SHNet, Jakarta-Menjelang diterapkannya Zero Over Dimension Overloading (ODOL), antrean panjang truk logistik masih tetap terjadi di jalur penyeberangan atau dermaga. Hal itu diakibatkan masih kurangnya sarana dan prasarana serta pelayanan kapal yang tidak memadai.
Jika Pemerintah tidak membenahi apa yang terjadi di dermaga ini, sopir-sopir truk logistik pesimis Zero ODOL bisa diterapkan di 2027. Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah menyoroti buruknya infrastruktur konektivitas jalur dermaga Gilimanuk – Ketapang yang memperlambat distribusi logistik. “Tapi, hingga saat ini belum ada perhatian dari Pemerintah untuk membenahinya. Jadi, bagaimana mungkin bisa mewujudkan Zero ODOL yang tinggal beberapa bulan lagi dengan kondisi dermaga seperti itu,” ujarnya.
Dia mengutarakan setidaknya dibutuhkan tambahan beberapa dermaga lagi untuk menghindari terjadinya antrean truk yang sangat panjang di 7 dermaga Gilimanuk dan 9 di Ketapang yang setiap harinya menampung ribuan truk yang akan menyeberang dari sana. “Akibat kekurangan dermaga, kapal yang mau nyandar di dermaga itu terpaksa ngantri berjam-jam. Kondisi inilah yang membuat terjadinya antrian panjang truk logistik di dermaga. Bisa dibayangkan antrean truk yang akan mengular di dermaga itu kalau Zero ODOL tetap akan dipaksakan berlaku di 2027 nanti,” katanya.
Saat kapal ngantri, dia mengutarakan secara otomatis kapal-kapal itu akan mengapung dalam waktu lama dan menghabiskan banyak BBM. Apalagi yang digunakan itu adalah BBM bersubsidi. Karena, sekalipun mengapung, mesin kapal harus tetap dihidupkan supaya jangan terombang-ambing. “Artinya, akan terjadi juga penguapan subsidi. Jadi, bukan efisiensi tapi malah terjadi pemborosan uang subsidi. Padahal, uang itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun dermaga baru,” ucapnya.
Dia mengutarakan akibat lamanya mengantri di pelabuhan penyeberangan tersebut, sopir bisa mengalami kerugian sebesar 200-300 ribu, sekaligus rugi waktu dan capek yang berlebihan. “Artinya, Zero ODOL 2027 nanti tidak akan menjadi solusi bagi sopir truk jika kondisi dermaga masih dibiarkan seperti itu,” tuturnya.
Koordinator Pengemudi Indonesia Sunaryo menambahkan bahwa selain infrastruktur yang tidak dibenahi, layanan kapal di dermaga juga sangat tidak optimal. Menurutnya, kondisi ini acapkali menimbulkan kemacetan dan antrean panjang di pelabuhan penyeberangan atau dermaga Bakauheni dan Merak. “Untuk dermaga di sini, infrastrukturnya sebenarnya sudah maksimal dengan keberadaan 6 dermaga di masing-masing pelabuhan. Cuma pelayanannya tidak dimaksimalkan. Ini sering membuat kemacetan panjang di area pelabuhan, Dan jika ini tidak dibebani, mustahil Zero ODOL 2027 bisa dijalankan,” ungkapnya.
Dia mengutarakan layanan kapal di dermaga Bakauheni – Merak dilakukan dengan seenaknya. Menurutnya, satu dermaga itu paling banyak hanya melayani 5-6 trip saja sehari. Kondisi ini menyebabkan kerugian bagi para sopir hingga ratusan ribu rupiah. “Padahal kapal banyak. Cuma, kalau kapalnya tidak penuh, mereka seringkali tidak mau berangkat. Alasannya, ada perbaikan kapal lah. Padahal, sebenarnya mereka hanya tidak mau rugi saja. Akibatnya, sopir-sopir sangat dirugikan. Pengiriman seringkali jadi terhambat, tapi tidak ada yang peduli dengan nasib sopir,” tukasnya.
Padahal, menurutnya, jika dalam satu dermaga bisa dilakukan 8 pelayanan dalam sehari, antrian tidak akan terjadi di pelabuhan. “Jika dalam satu dermaga ada 5 kapal yang standby, otomatis satu dermaga itu bisa jalan 10 trip Merak – Bakauheni. Artinya, untuk 6 dermaga, ada 30 kapal yang standby dengan 60 trip. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali hingga detik ini,” cetusnya.
Seperti diketahui, Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik sebagai kerangka kebijakan nasional untuk mempercepat reformasi sektor logistik Indonesia. Regulasi yang mulai berlaku sejak 16 Juli 2026 ini diarahkan untuk menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Perpres 41 Tahun 2026 ini mengusung tiga strategi utama dalam penguatan logistik nasional. Salah satunya, penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik, mencakup pengembangan pelabuhan, bandara, jalan, jalur kereta api, terminal barang, pusat distribusi, pergudangan, hingga fasilitas rantai dingin (cold chain) mampu memperlancar arus barang dari pusat produksi hingga ke konsumen.
