8 hours ago
3
LANGARA – Akses keadilan hukum kini bukan lagi barang mewah bagi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep). Tim Kemenkum Sulawesi Tenggara melakukan peninjauan langsung ke Kantor Kelurahan Langara, Kecamatan Wawonii Barat, guna memastikan kesiapan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Jumat (27/02/2026)
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Camat Wawonii Barat, Kamaruddin, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Abd. Natalis, hingga para perwakilan dari 16 desa di wilayah Konkep, termasuk Desa Langara Iwawo, Pasir Putih, Langara Bajo, Lanowatu, Lantula, dan desa-desa sekitarnya.
Peninjauan ini bertujuan untuk memvalidasi kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme koordinasi antarperangkat desa. Kesepakatan besar pun lahir dalam pertemuan ini: Layanan Posbankum akan diaktifkan di seluruh desa di wilayah Konawe Kepulauan.
Langkah "jemput bola" ini diharapkan dapat memangkas hambatan geografis dan biaya bagi warga yang membutuhkan konsultasi hukum. Dengan hadirnya pos ini di tiap desa, layanan hukum menjadi lebih:
- Mudah: Masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota.
- Cepat: Penanganan masalah hukum dapat dikonsultasikan langsung di tingkat kelurahan/desa.
- Merata: Memastikan warga di pelosok mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Muhammad Farid, yang turut mendampingi langsung peninjauan tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap penguatan layanan hukum di wilayahnya. Menurutnya, kehadiran Posbankum adalah solusi konkret bagi problematika sosial yang sering dihadapi warga desa.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Kemenkum Sultra. Kehadiran Posbankum hingga ke desa-desa adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat kecil. Kami instruksikan seluruh kepala desa untuk mendukung penuh sarana ini agar masyarakat kita tidak lagi buta hukum dan merasa terlindungi," ujar Muhammad Farid.
