Api Timur Tengah, Daerah Tersedak Asap

KENDARIPOS.CO.ID-Konflik di Timur Tengah kini bukan lagi sekadar ketegangan regional. Konflik ini telah menjelma menjadi konfrontasi terbuka antara Iran di satu sisi, dan Amerika Serikat serta Israel di sisi lain. Serangan militer hingga tekanan geopolitik terus berlangsung tanpa kepastian kapan akan berakhir.

Di atas kertas, ini adalah konflik antarnegara besar. Tetapi dalam praktiknya, dampaknya jauh melampaui batas wilayah. Bahkan, hingga ke daerah-daerah di Indonesia dan seperti biasa, daerah menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak, sekaligus paling lambat mendapatkan perlindungan.

Sejak operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada awal 2026, situasi global langsung bergejolak. Iran merespons dengan menutup Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui hampir 30% pasokan minyak dunia. Pasar bereaksi cepat. Harga minyak melonjak tajam, bahkan sempat menembus di atas USD 100 per barel dan dalam beberapa skenario bisa melampaui USD 150 jika konflik berkepanjangan. Ini bukan sekadar angka di layar bursa. Ini adalah tekanan nyata yang menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Negara seperti Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi, tidak punya banyak pilihan. Ketika harga minyak naik, beban fiskal meningkat. Ketika beban fiskal meningkat, pemerintah dipaksa memilih: menaikkan subsidi atau menaikkan harga. Masalahnya menjadi lebih serius ketika kita melihat bagaimana dampak itu diterjemahkan di daerah.

Di Sulawesi Tenggara, misalnya, kenaikan harga energi pada saatnya bukan hanya soal BBM, tapi menjalar ke seluruh rantai ekonomi. Distribusi logistik yang bergantung pada transportasi laut dan darat membuat biaya hidup sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan bakar.

Contoh, di Kendari dan Baubau, inflasi kerap dipicu oleh sektor transportasi dan bahan makanan. Ketika biaya angkut naik, harga pangan ikut terdorong. Dampaknya yang paling utama adalah masyarakat kecil, nelayan, petani, dan pekerja informal.

Dimensi lain yang jarang dibicarakan adalah pekerja migran. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel membuka kemungkinan eskalasi yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia seperti Arab Saudi dan sekitarnya tidak sepenuhnya bebas dari risiko geopolitik. Jika konflik meluas, maka pekerja migran menjadi kelompok paling rentan. Evakuasi mendadak, kehilangan pekerjaan, hingga ancaman keselamatan menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari.

Bagi daerah di Indonesia, ini bukan sekadar isu luar negeri, tapi soal keberlangsungan ekonomi keluarga. Remitansi yang selama ini menjadi penopang ekonomi bisa terhenti sewaktu-waktu.

Dalam perspektif teori hubungan internasional, kondisi ini disebut interdependensi global, sebuah situasi di mana krisis di satu wilayah akan menjalar ke wilayah lain melalui jaringan ekonomi dan politik. Namun, persoalannya bukan pada keterhubungan itu sendiri.

Persoalannya adalah kebijakan dalam mengantisipasi dampaknya. Selama ini, respons pemerintah masih terjebak pada dua hal yaitu diplomasi luar negeri dan stabilitas makro ekonomi. Indonesia aktif menyerukan perdamaian, menjaga posisi “bebas aktif”, dan berupaya tampil sebagai penyeimbang. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup. Karena sementara diplomasi berjalan, dampaknya sudah lebih dulu dirasakan rakyat di daerah.

Di sinilah kritik harus disampaikan secara jujur. Pemerintah tampak terlalu percaya bahwa menjaga angka nasional sudah cukup. Selama inflasi terkendali di level pusat dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, maka situasi dianggap aman. Padahal, kenyataan di daerah berbeda. Apa yang terlihat stabil di Jakarta belum tentu terasa sama di Kendari. Apa yang disebut “terkendali” dalam laporan resmi bisa berarti “semakin berat” di pasar tradisional.

Kesenjangan inilah yang selama ini perlu diantisipasi dan di koreksi dalam suatu skenario kebijakan yang tidak hanya reaktif tetapi berdampak secara fundamental dari aspek kehidupan Masyarakat secara keseluruhan.
Lalu, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah?

Pertama, pemerintah harus berhenti melihat konflik Iran–Amerika–Israel sebagai isu luar negeri semata. Ini adalah isu domestic karena dampaknya langsung dirasakan di dalam negeri. Kedua, kebijakan energi harus lebih adaptif. Ketergantungan pada impor minyak membuat Indonesia rentan terhadap setiap gejolak global.

Diversifikasi energi dan percepatan transisi energi bukan lagi wacana jangka panjang, tetapi kebutuhan mendesak.Ketiga, pemerintah harus memperkuat perlindungan ekonomi daerah. Subsidi transportasi berbasis wilayah, stabilisasi harga pangan lokal, dan dukungan bagi UMKM harus menjadi prioritas dalam situasi krisis global. Keempat, perlindungan pekerja migran harus bersifat preventif, bukan reaktif. Pendataan, mitigasi risiko, hingga skenario evakuasi harus disiapkan sebelum krisis memburuk.

Namun, ada satu pendekatan yang selama ini jarang disentuh secara serius yaitu kebijakan asimetris antar daerah. Kita tidak bisa lagi menggunakan satu resep kebijakan untuk seluruh wilayah Indonesia. Dampak konflik Iran, Amerika, dan Israel tidak dirasakan secara sama di setiap daerah. Maka, responsnya pun tidak boleh seragam.

Di Sulawesi Tenggara, misalnya, tekanan utama datang dari sektor logistik dan harga pangan. Maka kebijakan yang dibutuhkan adalah stabilisasi distribusi dan pengendalian harga berbasis wilayah. Pemerintah daerah bisa memberikan subsidi transportasi laut untuk komoditas pokok, memperkuat cadangan pangan daerah, serta memastikan jalur distribusi tidak terhambat.

Berbeda dengan daerah penghasil migas seperti Kalimantan Timur atau Riau. Di wilayah ini, justru ada peluang ekonomi di tengah krisis energi global. Pemerintah daerah dapat mendorong optimalisasi produksi, memperkuat hilirisasi, dan memastikan manfaat ekonomi tidak hanya berhenti di level industri besar, tetapi juga mengalir ke masyarakat lokal.

Sementara itu, di daerah kantong pekerja migran termasuk beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara fokus kebijakan harus berbeda lagi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema perlindungan sosial bagi keluarga PMI, pelatihan kerja bagi pekerja yang kembali, serta sistem informasi yang memantau kondisi warga di luar negeri secara real-time.

Di daerah kepulauan seperti Wakatobi, tantangannya lain lagi. Ketergantungan pada transportasi laut membuat wilayah ini sangat rentan terhadap kenaikan harga BBM. Maka kebijakan yang relevan adalah penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya setempat seperti perikanan, pariwisata, dan energi alternatif agar tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar. Inilah yang dimaksud dengan kebijakan asimetris: respons yang disesuaikan dengan karakter, risiko, dan potensi masing-masing daerah.

Masalahnya, selama ini pendekatan kebijakan kita masih terlalu seragam. Pemerintah pusat cenderung melihat Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi yang homogen, padahal kenyataannya sangat beragam. Akibatnya, kebijakan sering kali terasa “tepat di atas kertas, tetapi meleset di lapangan”.

Konflik Iran, Amerika, dan Israel yang berdampak di dalam negeri sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. “Asap” dari konflik itu sudah sampai. Dia hadir dalam bentuk harga yang naik, pekerjaan yang terancam, dan ketidakpastian yang membesar.

Jika pemerintah terus melihat ini sebagai isu jauh, maka yang terjadi bukan hanya kegagalan kebijakan, tetapi juga kegagalan moral. Karena tidak seharusnya masyarakat di daerah terus menerus menjadi korban dari krisis global yang tidak mereka ciptakan. Bila api itu tidak bisa kita padamkan, maka setidaknya negara harus memastikan satu hal yaitu daerah tidak terus dibiarkan tersedak oleh asapnya. (*)