Jakarta-Negara melupakan peristiwa monumental yang menggoyahkan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1933. Perlawanan pelaut Indonesia yang dimotori pelaut ATM (Ambon, Timor dan Manado) ini menjadi pemicu dari berbagai peristiwa setelahnya di Indonesia. Hanya saja, peristiwa penting ini seolah dilupakan begitu saja dan para tokohnya terhempas dari narasi sejarah.
Demikian Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina dalam percakapan dengan wartawan di Jakarta, Jumat (7/2/2026). Menurut Engelina, peristiwa kapal Zeven Provincien pada 4-10 Pebruari 1933 ini menjadi pemantik perlawanan. Akibat lainnya, peristiwa ini juga menyebabkan Belanda menekan kaum nasionalis Indonesia.
“Tapi, sangat memprihatinkan karena keberanian tokoh perlawanan di Kapal Zeven Provincien ini dilupakan dalam catatan sejarah, tidak ada yang tahu Martin Pa Radja dari Timor, JK Kawilarang, WM Rumambi dari Manado, J Parinussa, Tuhumena dan JPelupessy dari Maluku dan sebagainya, termasuk beberapa pelaut Belanda. Ada 23 korban meninggal pemboman terhadap Kapal Zeven Provincien di Selat Sunda pada 10 Pebruari 1933, tapi generasi setelahnya melupakan keberanian para pelautnya untuk melawan ketidakadilan,” jelas Engelina.
Menurut Engelina, perlawanan di Kapal Zeven Provincien ini layak untuk diperingati karena memiliki warisan keberanian atas ketidakadilan penjajahan. “Merebut dan mengambil alih kapal perang Belanda bukan perkara mudah. Tidak ada yang memiliki nyali saat itu untuk melakukan tindakan seperti itu. Tapi, sekarang mungkin terlalu banyak yang mengklaim sebagai pemberani dan melupakan begitu saja pemberani sejati,” tutur Engelina.
Engelina mengatakan, elit negara ini menghabiskan energi untuk membangun narasi siapa yang menjadi pahlawan dan bukan, tetapi para pahlawan sejati diabaikan begitu saja. “Tokoh perlawanan di Kapal Zeven Provincien sudah tidak ada, para pemimpin perlawanan seperti Pa Radja dan Rumambi bahkan menjadi korban meninggal ketika kapal dibom bersama 17 orang lainnya yang meninggal seketika. Mereka tidak menuntut untuk menjadi pahlawan, tetapi tindakan mereka menggoyahkan penguasa kolonial di Indonesia.
“Kalau kita melupakan mereka saat ini, maka mereka bukan hanya dibunuh Belanda, tetapi kita membunuh mereka untuk kedua kalinya. Terhempas dari narasi sejarah dalam kesunyian. Kita mungkin banyak yang merasa lebih pantas menyandang gelar pahlawan, ya silakan saja. Tapi, pahlawan sejati tidak pernah merasa sebagai pahlawan,” katanya.
Menurut Engelina, dirinya tidak mengetahui apakah rakyat NTT, Maluku dan Minahasa mengetahui tokoh di Kapal Zeven Provincien karena memang narasi ini hilang dalam narasi sejarah. “Tapi saya sempat membaca kalau ada jalan Marthin Pa Radja di Kota Kupang. Ini sangat baik, tapi kalau mau jujur, Marthin Radja bukan milik orang Timor, tapi Indonesia pantas memberikan pengakuan yang layak atas pengorbanannya. Begitu juga dengan semua pelaut berani yang mengambil alih kapal Zeven Provincien,” katanya.
Engelina mengingatkan, jangan sampai generasi dan elit ikut terbawa narasi pada era colonial yang memberikan stigma negatif kepada para pejuang yang melawan ketidakadilan. “Apakah cara pandang kita sudah seperti kolonial, sehingga tidak ada tempat bagi para martir. Betul jenazah mereka dipindahkan di TMP Kalibata, tetapi saya tidak tahu kenapa susah dijadikan pahawan nasional.
Kapal De Zeven Provincien (ist)Menurut Engelina, salah satu pimpinan perlawanan merupakan warga Belanda, Maud Boshart dan di kemudian hari menulis rinci peristiwa perlawanan ini. Boshart menulis, antara lain, bahwa Pemberontakan di “Zeven Provincien” tidak diragukan lagi merupakan pendahuluan dari peristiwa-peristiwa luar biasa di Indonesia yang kita alami saat ini (masa itu). Pemberontakan ini adalah pengalaman luar biasa yang diperoleh dalam perjuangan melawan kapital. Pengalaman tersebut membuktikan kekuatan aliansi antara kaum pekerja Belanda dan rakyat tertindas Indonesia.
Pemberontakan ini terukir abadi dalam sejarah perjuangan pembebasan rakyat jajahan. Paradji (Pa Radja), Rumambi, Gosal, Kawilaran (Kawilarang), Maud Boshart dan semua yang lain…Beberapa terbunuh, yang lain dipenjara selama bertahun-tahun. Namun tidak ada yang mampu memadamkan api yang pernah menyala” tulis Maud Boshart dalam Muterij in de Troepen, 1949.
Engelina mengharapkan, agar pemerintah daerah, Kemensos, Kemendiknas untuk meninjau kembali peristiwa ini sehingga memiliki porsi yang sepantasnya dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Para pelaut pemberani itu mengambilalih kapal perang yang merupakan kebanggaan Belanda.
“Kalau sekarang ya praktis ditenggelamkan dan terpinggir oleh narasi dari berbagai peristiwa sesudahnya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang amnesia. Karena praktis tidak ada yang memperingati peristiwa ini. Angkatan Laut dan berbagai elemen penting di negara ini melupakan peristiwa yang menurut saya sangat penting. Mungkin terlalu sibuk, sehingga lupa untuk menabur bunga dan berbagai acara lain sebagai pengingat bahwa ada generasi bangsa ini yang berani melawan penindasan kolonial di atas kapal perang kolonial,” tegas Engelina.
Pada Pebruari 2026 ini, jelas Engelina, peristiwa pada 4-10 Pebruari 1933 itu sudah hampir berusia satu abad, tetapi kalau tidak ada upaya reaktualisasi maka peristiwa penting dan bersejarah ini akan tenggelam oleh waktu. “Sekarang ya pilihan ada di kita semua, terutama pemerintah, apakah Kemensos misalnya tahu hal ini. Atau hanya duduk dan tunggu usulan,” katanya.
Engelina menjelaskan, pada kolonial, makam para pelaut pemberani di Kepulauan Seribu tidak memiiki nisan yang layak sebagai menghapus perjuangan sebelum dipindahkan ke TMP Kalibata. “Jangan sampai kta benar-benar menghapus penggalan sejarah perjuangan ini. Kapal yang direbut bukan kapal sembarang, tapi kapal perang modern pada masa itu. Saya hanya berharap ada perhatian terhadap peristiwa ini dan pengingat bahwa kita memiliki pelaut pemberani. Nah, apakah mau melupakan atau memang sengaja mau dihapus, ya saya tidak tahu, tapi peistiwa ini tidak akan pernah bisa dihapus ,” tegas Engelina.
Dia mengingatkan, perjuangan untuk bebas dari kolonial bukan hanya milik segelintir tokoh, tapi ada banyak nyawa dan pengorbanan dari berbagai etnis. “Kalau sekarang masih ada anak NTT yang mengakhiri hidup karena kesulitan buku dan pena atau hidup menderita seperti Ibu Fransina Tamaela di Haria, Maluku Tengah, bukan karena generasi pendahunya salah berjuang, tapi memang ada salah kelola yang mendasar,” kata Engelina.(den)
