5 days ago
10
Ketua DPW PKB Sultra, Jaelani melakukan penadatanganan kontrak komitmen dan kotrak kinerja memimpin PKB Sultra.
Kendaripos.co.id -- Estafet kepemimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sulawesi Tenggara kembali dipercayakan kepada Jaelani.
Pada Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Sultra beberapa waktu lalu, secara aklamasi, Jaelani kembali diamanahkan untuk memimpin PKB Sultra periode 2026-2031.
Puncak dari proses politik di internal partai besutan Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah pelantikan secara serentak seluruh pengurus wilayah se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.
Dalam pelantikan itu, Muhammad Chozin didaulat sebagai Ketua Dewan Syura DPW PKB Sultra dan didampingi oleh Muhammad Irpani Thalib sebagai sekretaris dewan Syura.
Kemudian, Jaelani dilantik sebagai Ketua Dewan Tanfidz didampingi oleh Al Rasid Tamil sebagai sekretaris dan Ali Mardan sebagai bendahara.
Dalam rangkaian pelantikan ini, seluruh ketua, sekretaris dan bendahara membubuhkan tanda tangan kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Selain itu, DPP PKB turut menggelar Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang) kepada seluruh peserta untuk memperkuat komitmen kader dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Jaelani, momentum pelantikan ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial regenerasi, melainkan dipandang sebagai tonggak baru dalam mewujudkan visi besar: "Politik Kehadiran."
Anggota Komisi IV DPR RI ini menegaskan bahwa PKB harus menjadi garda terdepan yang hadir di tengah kesulitan rakyat. Politik bukan lagi soal perebutan kursi semata, melainkan tentang sejauh mana kebijakan partai mampu menyentuh akar rumput.
"Jabatan politik, baik di legislatif maupun eksekutif, hanyalah alat untuk mencapai tujuan mulia, kesejahteraan masyarakat kita lahir batin," kata Jaelani dalam keterangan tertulisnya, Selasa 3 Februari 2026.
Jaelani menyebut, seluruh anggota legislatif dari PKB di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga yang duduk di eksekutif untuk tidak menjaga jarak dengan konstituen. Kader wajib membuka pintu komunikasi 24 jam untuk menyerap aspirasi dan keluhan warga tanpa melihat latar belakangnya.
"Kader PKB harus menjadi lokomotor penggerak perubahan dan contoh teladan di lingkungan masyarakatnya masing-masing," imbuhnya.
Jaelani menjelaskan bahwa politik kehadiran menuntut kader untuk turun langsung saat terjadi krisis. Baik itu bencana alam, konflik agraria, maupun kegagalan panen. Kader PKB harus menjadi pihak pertama yang hadir memberikan solusi atau bantuan, bukan sekadar datang saat menjelang pemilu.
"PKB Sultra bukan sekadar organisasi politik, tapi rumah aspirasi. Jika ada kader yang abai terhadap rintihan rakyat, maka ia telah mengkhianati khittah perjuangan partai ini," ucap Jaelani.
Jaelani juga meminta kepada seluruh kader di parlemen untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
"PKB Sultra berkomitmen untuk mengawal anggaran agar dialokasikan secara efektif pada program-program pemberdayaan ekonomi sektor riil," tegasnya.
Fokus pada Kedaulatan Petani dan Nelayan dan Menjaga Ekosistem Hutan
Salah satu pilar utama dari "Politik Kehadiran" yang diusung Jaelani adalah keberpihakan total pada sektor pertanian. Jaelani menyadari bahwa mayoritas masyarakat Sultra menggantungkan hidup pada tanah.
"Seluruh kader harus turut mendorong kebijakan yang menjamin ketersediaan pupuk, stabilitas harga pasca panen, dan akses permodalan yang mudah bagi petani kecil. Semangat ini yang terus diingatkan oleh Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar kepada seluruh kader PKB di bawah," tekannya.
